JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah tengah menggodok sebuah skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Fokus utama dari pembahasan ini adalah mencari cara agar calon jamaah tidak perlu lagi menunggu puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa rencana “Haji Tanpa Antrean” ini merupakan keinginan langsung dari Presiden agar birokrasi keberangkatan menjadi lebih efisien. Saat ini, pemerintah sedang merumuskan formulasi yang tepat agar wacana tersebut bisa diimplementasikan di masa depan.

“Presiden berharap ada solusi agar masyarakat tidak perlu mengantre lama. Kami sedang menyusun formulasinya,” jelas Dahnil saat ditemui di Jakarta, Kamis (9/4).

Penyebab Antrean Panjang

Dahnil menjelaskan bahwa selama ini penumpukan jumlah pendaftar terjadi karena sistem pengelolaan keuangan haji yang memicu minat tinggi, sementara kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan daftar tunggu (waiting list) terus membengkak dari tahun ke tahun.

Sebagai perbandingan, Indonesia melihat model yang diterapkan negara lain. Malaysia, misalnya, menggunakan sistem Tabung Haji yang juga memiliki antrean panjang, sementara negara seperti India memiliki skema yang berbeda dengan masa tunggu yang tidak selama di Indonesia.

Model Tiket Langsung (First Come, First Served)

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan sistem yang lebih dinamis, mirip dengan pembelian tiket secara langsung. Dalam skema ini, jika Indonesia mendapatkan kuota 200 ribu jamaah, pemerintah akan menetapkan harga paketnya. Masyarakat kemudian bisa langsung memesan (booking) kuota tersebut layaknya sistem perebutan tiket (war ticket). Siapa yang berhasil memesan lebih cepat, dialah yang akan berangkat pada tahun tersebut.

Nasib Jamaah yang Sudah Mengantre